Jakarta – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Rahmad Sukendar, mendesak Kapolri segera mengevaluasi jabatan Kombes Tedi Fanani sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sumatera Barat.
Desakan tersebut disampaikan Rahmad menyusul beredarnya sebuah video di media sosial TikTok yang memperlihatkan sikap seorang pejabat kepolisian yang dinilai olehnya menunjukkan perilaku arogan dan bergaya “koboy” saat berhadapan dengan masyarakat.
Menurut Rahmad, apabila isi dan konteks video tersebut benar sebagaimana yang beredar, sikap demikian tidak seharusnya ditunjukkan oleh seorang pejabat utama kepolisian yang memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan, perlindungan, serta rasa aman kepada masyarakat.
“Kapolri harus segera turun tangan dan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Kalau benar seperti yang terlihat dalam video viral tersebut, kami meminta Kombes Tedi Fanani segera dicopot dari jabatannya sebagai Dirreskrimum Polda Sumatera Barat,” tegas Rahmad.
Rahmad menilai pejabat kepolisian harus mampu memberikan contoh yang baik, terutama dalam menjaga sikap, etika, dan komunikasi dengan masyarakat. Menurutnya, jabatan strategis di kepolisian bukan hanya menyangkut kewenangan, tetapi juga melekat tanggung jawab moral untuk menjaga citra institusi Polri.
“Jangan sampai perilaku oknum pejabat justru merusak citra institusi Polri. Masyarakat sekarang sangat kritis dan setiap tindakan pejabat bisa direkam serta disebarluaskan,” ujarnya.
Rahmad juga menyatakan keprihatinannya terhadap posisi Kapolda Sumatera Barat. Ia menilai kepemimpinan Kapolda yang menurutnya selama ini baik jangan sampai ikut terdampak oleh kontroversi yang ditimbulkan oleh perilaku bawahannya.
“Saya justru kasihan dengan Kapolda Sumatera Barat yang selama ini kita lihat baik. Jangan sampai ulah salah satu pejabat utamanya membuat citra dan kepemimpinan Kapolda ikut tercoreng,” kata Rahmad.
Ia meminta Kapolri tidak menganggap persoalan tersebut sebagai hal sepele. Menurut Rahmad, evaluasi terhadap pejabat kepolisian harus dilakukan secara objektif berdasarkan fakta, rekaman video secara utuh, keterangan para pihak, serta pemeriksaan internal bila memang terdapat dugaan pelanggaran etika atau disiplin.
“Kapolri harus tegas. Kalau memang terbukti ada pelanggaran, jangan ragu memberikan sanksi. Polri membutuhkan sosok-sosok yang humanis, profesional dan dekat dengan masyarakat, bukan pejabat yang menampilkan sikap arogan,” pungkasnya.
BPI KPNPA RI berharap polemik tersebut dapat segera ditindaklanjuti secara transparan sehingga tidak berkembang menjadi persepsi negatif terhadap institusi Polri dan kepemimpinan Polda Sumatera Barat.
(*)
