PATI, JAWA TENGAH – Masyarakat di Kabupaten Pati mulai merasakan kesulitan mendapatkan tanah urug untuk kebutuhan pembangunan rumah, khususnya untuk mengurug pondasi dan meninggikan permukaan tanah sebelum proses pembangunan dilanjutkan. Selain ketersediaannya yang semakin sulit, harga tanah urug yang masih tersedia juga dinilai semakin mahal dan memberatkan masyarakat.
Kondisi tersebut menjadi perhatian warga, terutama masyarakat kecil yang tengah berjuang membangun rumah di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya membaik. Tidak hanya tanah urug, harga berbagai material bangunan, termasuk pasir dan bahan pendukung lainnya, juga dirasakan mengalami kenaikan.
Salah seorang warga Kabupaten Pati mengungkapkan, mencari tanah urug saat ini bukan perkara mudah. Warga harus mencari ke berbagai tempat untuk mendapatkan material yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan ekonomi mereka.
“Sekarang mencari tanah urug di wilayah Kabupaten Pati semakin sulit. Kalaupun ada, harganya cukup mahal. Padahal, tanah urug sangat dibutuhkan masyarakat untuk mengurug pondasi rumah sebelum pembangunan bisa dilanjutkan,” ucapnya.
Menurutnya, kondisi tersebut semakin terasa setelah adanya penutupan atau pembatasan sejumlah aktivitas penambangan dan perataan tanah yang disebut berkaitan dengan aturan yang berlaku. Dampaknya terhadap ketersediaan dan harga tanah urug perlu mendapat perhatian serta penjelasan dari pihak terkait agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas.
“Banyak masyarakat kecil yang ingin membangun rumah secara bertahap sesuai kemampuan. Namun, ketika tanah urug sulit didapat dan harga material terus naik, biaya pembangunan menjadi semakin berat. Kami memahami bahwa kegiatan pertambangan harus mengikuti aturan, tetapi kebutuhan masyarakat juga perlu diperhatikan,” paparnya.
Ia berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait dapat melakukan evaluasi terhadap kondisi pasokan tanah urug di Kabupaten Pati. Menurutnya, diperlukan kebijakan yang mampu menyeimbangkan penegakan aturan, perlindungan lingkungan, dan kebutuhan masyarakat terhadap material bangunan.
Warga juga berharap pemerintah dapat memberikan informasi yang transparan mengenai lokasi sumber material yang legal, mekanisme perizinan, serta alternatif pemenuhan kebutuhan tanah urug dengan harga yang lebih terjangkau.
“Kami tidak meminta aturan dilanggar. Kami hanya berharap ada solusi dan kebijakan yang tepat agar masyarakat tidak semakin kesulitan. Kalau memang ada penutupan atau pembatasan kegiatan, pemerintah diharapkan juga memikirkan bagaimana kebutuhan tanah urug bagi warga bisa tetap terpenuhi melalui sumber yang legal,” tegasnya.
Di tengah meningkatnya kebutuhan hidup dan sulitnya mencari penghasilan, kenaikan biaya pembangunan rumah menjadi beban tambahan bagi masyarakat. Bagi warga berpenghasilan terbatas, selisih harga material sekalipun dapat memengaruhi kelanjutan pembangunan rumah yang dikerjakan secara bertahap.
“Harapan kami, pemerintah Kabupaten Pati segera turun tangan, berkoordinasi dengan instansi yang berwenang, dan mencari jalan keluar yang tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan. Jangan sampai warga yang ingin membangun rumah secara sederhana justru semakin terbebani oleh mahal dan sulitnya mendapatkan material,” pungkasnya.
Masyarakat berharap adanya langkah nyata dari pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mengevaluasi persoalan pasokan serta distribusi tanah urug, sekaligus memastikan seluruh kegiatan pengambilan material berjalan sesuai ketentuan hukum dan memperhatikan kelestarian lingkungan.
( Red)
