Rokan Hulu, Riau – Globalnet.asia
Dewan Pimpinan Daerah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (DPD JPKP) Kabupaten Rokan Hulu lakukan audiensi dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Kamis (6/8/2026) siang.
Selain silaturahmi, kunjungan tersebut juga bertujuan untuk menyampaikan berbagai program kerja serta melaporkan beberapa temuan DPD JPKP Kabupaten Rokan Hulu di lapangan.
Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Plt. Kepala Dinsos P3A) Kabupaten Rokan Hulu, April Liyadi, SE., M.Si., didampingi Kabid Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Musniadi, SKM menyambut dengan baik kehadiran tim DPD JPKP ke kantor Dinsos P3A.
“Terimakasih atas kehadiran rekan rekan dari DPD JPKP Kabupaten Rokan Hulu. Kami sangat mengapresiasi dan siap untuk bersinergi dalam menangani berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat” ungkap April Liyadi.
Sementara itu, Ketua DPD JPKP Kabupaten Rokan Hulu, Soangkupon Siregar, juga menyampaikan ucapan terimakasih atas sambutan hangat dari pihak Dinsos P3A dalam audiensi tersebut.
“Terimakasih, meskipun memiliki jadwal yang padat, Plt Kepala Dinsos P3A April Liyadi masih meluangkan waktu untuk menyambut kehadiran kami,” ujar Soangkupon Siregar.
Dalam pertemuan kali ini, Soangkupon Siregar menyampaikan program kerja serta adanya beberapa temuan DPD JPKP di lapangan.
Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala Dinsos P3A menegaskan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti terkait temuan tersebut.
“Kami sangat terbuka terhadap masukan dari masyarakat maupun lembaga seperti JPKP. Seperti halnya dengan temuan yang dimaksud, kami mendorong agar segera diusulkan melalui pemerintah desa untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi,” jelasnya.
Ia juga berkomitmen bahwa Dinas Sosial P3A Kabupaten Rokan Hulu akan terus meningkatkan pelayanan, bersinergi serta memperkuat koordinasi dengan pihak terkait.
Soangkupon Siregar menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial terhadap kinerja aparatur pemerintah, sekaligus sebagai upaya menjembatani aspirasi masyarakat yang mengharapkan peningkatan kualitas pelayanan sosial yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.
Disampaikannya bahwa Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) adalah lembaga organisasi relawan kemanusiaan mitra kerja pemerintah.
Melalui audiensi tersebut, diharapkan terjalin sinergi yang lebih baik antara DPD JPKP dan elemen pemerintah khususnya Dinsos P3A dalam penanganan berbagai permasalahan sosial di masyarakat. (SP)
