Sragen, 11 November 2026 – Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah pada Rabu (11/11/2026). Kegiatan berlangsung di Aula Sentosa Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Semarang, dengan mengusung tema “Penguatan Layanan Penerbitan KKPR Guna Mendorong Kemudahan Berinvestasi yang Berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah.”
Bimbingan teknis ini merupakan bagian dari upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia serta peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) di daerah. Kegiatan tersebut juga menjadi forum koordinasi dan penyamaan persepsi bagi jajaran pelaksana layanan agar proses penerbitan KKPR dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan penataan ruang yang berlaku.
KKPR memiliki peran penting dalam memastikan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan ketentuan tata ruang. Instrumen ini menjadi salah satu aspek mendasar dalam mendukung tertib pemanfaatan ruang, memberikan kepastian bagi pelaku usaha, serta memastikan kegiatan pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan peruntukan dan kebijakan tata ruang yang telah ditetapkan.
Dalam pelaksanaannya, layanan penerbitan KKPR memerlukan pemahaman yang komprehensif terhadap aspek teknis, administratif, dan ketentuan penataan ruang. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi petugas serta kesamaan pemahaman dalam setiap tahapan proses pelayanan menjadi hal penting untuk memastikan kualitas layanan yang optimal.
Kegiatan bimbingan teknis ini menghadirkan pemaparan materi dari sejumlah narasumber yang berasal dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Direktorat Jenderal Tata Ruang, serta Direktorat Penatagunaan Tanah. Materi yang disampaikan memberikan penguatan pemahaman mengenai kebijakan, mekanisme, serta aspek teknis yang berkaitan dengan proses validasi, penilaian, dan penerbitan KKPR.
Melalui pemaparan dari berbagai instansi tersebut, peserta memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai keterkaitan antara kebijakan penanaman modal, penyelenggaraan penataan ruang, dan aspek penatagunaan tanah. Sinergi antarsektor menjadi faktor penting dalam mendukung penyelenggaraan layanan KKPR yang efektif, terintegrasi, dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
Selain penyampaian materi, kegiatan juga dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Sesi ini menjadi ruang bagi peserta untuk menyampaikan berbagai pertanyaan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan di daerah, serta memperoleh penjelasan langsung dari narasumber terkait berbagai aspek teknis dan kebijakan penerbitan KKPR.
Diskusi tersebut diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih seragam dalam menangani berbagai kondisi dan permasalahan yang muncul dalam proses pelayanan. Dengan demikian, pelaksanaan validasi dan penilaian dapat dilakukan secara lebih cermat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Keikutsertaan Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalitas aparatur, khususnya dalam mendukung penyelenggaraan layanan yang berkaitan dengan penataan ruang dan penatagunaan tanah. Pengetahuan serta materi yang diperoleh diharapkan dapat menjadi bekal dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat.
Penguatan layanan KKPR juga memiliki keterkaitan erat dengan upaya mendorong iklim investasi yang kondusif. Proses pelayanan yang jelas, terukur, dan memberikan kepastian pemanfaatan ruang menjadi salah satu faktor pendukung bagi pelaku usaha dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan investasi. Di sisi lain, kepastian tersebut tetap harus memperhatikan prinsip keberlanjutan serta kesesuaian terhadap rencana tata ruang.
Melalui kegiatan bimbingan teknis ini, diharapkan koordinasi antara Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, serta kementerian dan lembaga terkait semakin kuat. Kesamaan pemahaman dan peningkatan kapasitas teknis menjadi landasan penting untuk mewujudkan penyelenggaraan layanan KKPR yang semakin optimal di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah.
Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen terus berkomitmen mendukung peningkatan kualitas pelayanan pertanahan melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, pemahaman regulasi, serta koordinasi lintas sektor. Upaya ini sejalan dengan semangat menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, profesional, dan akuntabel.
Dengan peningkatan kompetensi dan sinergi yang berkelanjutan, Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen diharapkan dapat turut mendukung terwujudnya kepastian pemanfaatan ruang, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta kemudahan investasi yang berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah.
